Selong – Pemerintah Daerah Lombok Timur terus memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Stabilitas harga pangan, terutama komoditas strategis seperti beras, cabai, dan bawang, menjadi perhatian utama mengingat tingginya pengaruh komoditas tersebut terhadap laju inflasi dan daya beli masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Timur mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual dari Ruang Command Center Kantor Bupati Lombok Timur, Senin (22/06). Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri Komjen Pol. Tomsi Tohir dan diikuti oleh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta sejumlah BUMN pangan di seluruh Indonesia.

‎Dalam rapat tersebut dibahas perkembangan harga komoditas strategis serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas inflasi di berbagai daerah. Pemerintah daerah diminta terus memperkuat pemantauan harga di pasar, menjaga ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi bahan pokok, serta mengoptimalkan pelaksanaan operasi pasar apabila terjadi lonjakan harga.

‎Sekjen Kemendagri  Tomsi Tohir mengungkapkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus karena tingginya kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Dari sepuluh daerah dengan IPH tertinggi secara nasional, delapan di antaranya berada di Sulawesi Utara.

‎"Kondisi tersebut dipicu oleh kenaikan harga sejumlah komoditas strategis seperti cabai merah, cabai rawit, bawang, dan beras," ujarnya.

‎Tomsi menegaskan bahwa kenaikan harga beras harus menjadi perhatian serius karena memiliki kontribusi besar terhadap inflasi. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diminta menjadikan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar dalam menentukan langkah intervensi agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.

Selain itu, Perum Bulog juga didorong untuk segera melakukan operasi pasar di daerah yang mengalami kenaikan harga, khususnya untuk komoditas beras. Menurutnya, hasil pemantauan yang dilakukan BPS harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata guna menjaga stabilitas harga di tingkat masyarakat.

‎Sementara itu, berdasarkan data IPH minggu ketiga Juni 2026, Kabupaten Lombok Timur mencatat perubahan IPH sebesar -1,15 persen dan berada pada urutan ke-6 di Provinsi NTB. Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap perubahan IPH di Lombok Timur adalah cabai rawit, gula pasir, dan cabai merah.

‎Melalui rakor tersebut, TPID Lombok Timur terus memperkuat koordinasi dan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pengendalian inflasi agar tetap berada pada tingkat yang terkendali.

Sumber:https://diskominfo.lomboktimurkab.go.id