Desa Kumbang

Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Loading

Website Resmi Desa Kumbang

Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur

Statistik Pengunjung

Hari ini	:	342
Kemarin	:	492
Total Pengunjung	:	931.069
Sistem Operasi	:	Unknown Platform
IP Address	:	216.73.216.43
Browser	:	Mozilla 5.0

Tema Pro

DeNava v207.17

Pemerintah Desa

ROHANI

Pj. Kepala Desa

HAMDI NASRI, S.PdI

Sekretaris Kepala Desa

MOH. TAUFIK

Mantan Kepala Desa

BQ ISHLAHUL UMMAH

Kaur Keuangan/Bendahara

NAJRI

Kasi Pelayanan

SABARUDIN

Kawil Sangiang

HAIRUL ANWAR, SP

Kawil Kumbung Selatan

M. SARJONO

Kawil Kumbung Barat

DEDI SUTRISNO, M.AP

Kaur Umum dan Tata Usaha

JUMAHIR AWAL

Kasi Kesra

SOPIAN HARIADI

Kawil Kumbung Timur

AHMAD HULAEMI

Kaur Perencanaan

AHMAD JULIANTO, SE

Kasi Pemerintahan

Desa	:	Kumbang
Kecamatan	:	Masbagik
Kabupaten	:	Lombok Timur
Provinsi	:	Nusa Tenggara Barat
Kode Desa	:	5203052010
Kode Pos	:	83661
Alamat Kantor	:	Jalan Jurusan Kumbung Timur-Kesik KM 01

081952621071

[email protected]

Desa Kumbang

Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Motto Desa :
Bekerja Sama dan Sama sama bekerja

Desa Kumbang

Hari Kemerdekaan RI

Dirgahayu Republik Indonesia

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2026

Info

Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Kumbang Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur

Berita Desa

Sekda Lotim Buka Pelatihan dan Penyuluhan Hukum Pos Bantuan Hukum

kumbang.desa.id Sekretaris Daerah Lombok Timur M Juaini Taofik, membuka pelatihan dan penyuluhan hukum tentang Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian hukum NTB. Kegiatan ini diikuti oleh 158 peserta dari unsur kepala desa dan perangkat desa.

"Materi pelatihan relevan dengan permasalahan yang kerap dihadapi masyarakat desa, " Terang Sekda Lombok Timur Juani Taofiq, Senin (22/6). Dalam pelatihan ini menghadirkan narasumber dari tiga lembaga, yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Lombok Timur, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terkait permasalahan pertanahan, serta Kantor Imigrasi terkait advokasi bagi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Juani menyampaikan peran mediator sebagai penengah dalam menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat sangat penting. Penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dari level bawah terlebih dahulu.

"Kalau bisa kita damaikan, mudah-mudahan kita damaikan. Tetapi pasti semua itu ada ilmunya. Alhamdulillah dari Kakanwil akan memberikan kita ilmu untuk itu. Tidak ada amaliyah yang hebat tanpa ilmu yang berkualitas," ujarnya

Ia mengajak seluruh peserta yang telah memiliki Surat Keputusan (SK) sebagai paralegal untuk mengikuti kegiatan selama tiga hari ke depan dengan sebaik-baiknya.

Ia berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik. Karena dapat memberikan ilmu-ilmu dasar, pondasi-pondasi yang kuat yang dapat menambah atau meningkatkan ilmu pengetahuan untuk menjadi juru tengah apabila ada permasalahan hukum.

"Istilahnya menjadi mediator terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat," ajaknya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB I Gustu Putu Milawati, menegaskan bahwa pihaknya terus menguatkan peran POSBANKUM di tingkat desa. Setelah peresmian 1.166 POSBANKUM se-NTB oleh Menteri Hukum dan Menteri Desa di Sumbawa 13 Desember 2025 lalu, Kemenkumham kini fokus pada penguatan kapasitas paralegal desa.

"Setelah SKPOSBANKUM terbit, pertanyaannya mau diapakan? Kalau hanya untuk laporan sudah selesai, sudah sosialisasi, sudah diresmikan, kami tidak mau seperti itu. Posbankumharus benar-benar jadi pilar keadilan di desa," tegas Milawati.

Ia mengungkapkan bahwa idealnya setiap desa memiliki 15 orang paralegal. Di Lombok Timur, POSBANKUM dan Pilar Keadilan menjadi ujung tombak layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat. Pelatihan ini juga didukung oleh 19 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) se-NTB.

Peserta wajib mengikuti seluruh sesi online sesuai standar Badan Pembinaan Hukum Nasional. Milawati menegaskan bahwa jika peserta absen satu hari, maka sertifikat dan aktualisasi dari Lembaga Bantuan Hukum tidak akan diberikan. Paralegal disebut sebagai mediator, bukan pengacara litigasi,

"Paralegal itu pengacara yang tidak bisa beracara di pengadilan. Semua pekerjaan non-litigasi dilakukan paralegal. Misalnya kasus tertentu, paralegal bisa membantu masyarakat apa tahapan yang dilakukan harus diselesaikan sebelum naik ke gugatan," jelasnya.

Kegiatan ini merupakan upaya agar masyarakat sadar Hukum dan mandiri hukum sehingga dapat memperoleh keadilan yang berkeadilan, sesuai dengan Asta Cita ke tujuh Presiden Prabowo Subianto.