kumbang.desa.id Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur (Lotim), M Juaini Taofik menekankan panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tingkat desa, untuk menyampaikan hasil verifikasi persyaratan bakal calon Kades secara transparan.

Hal ini disampaikan menyusul penutupan pendaftaran bakal calon hari ini (27/10).

"Verifikasi merupakan kewenangan panitia pemilih tingkat desa. Hasil verifikasi wajib disampaikan secara transparan kepada para bakal calon," terang Sekda Lotim M Juaini Taofik saat rakor bersama panitia pilkades di 157 Desa, Selasa (27/10).

Bakal calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat agar diberikan kesempatan memperoleh penjelasan melalui mekanisme klarifikasi. Sehingga bakal calon maupun tim pendukung dapat mengetahui secara jelas alasan dokumen atau persyaratan yang diajukan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Dalam rakor tersebut, beberapa persoalan menjadi perhatian, diantaranya ialah dukungan KTP yang berasal dari unsur Aparat Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, perangkat desa, BPD, serta panitia pemilihan.

"Berdasarkan hasil konsultasi, dukungan KTP dari unsur-unsur itu dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diperhitungkan sebagai dukungan bakal calon," tegasnya.

Para pihak tersebut ditegaskan harus menjaga netralitas atau tidak berpihak dalam proses pemilihan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Sementara, terkait perbaikan dokumen persyaratan bakal calon kepala desa. Perbaikan masih dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Sehingga panitia diharapkan untuk memberikan kesempatan kepada bakal calon untuk melakukan klarifikasi terhadap dokumen pendukung yang telah dilampirkan yang masih belum lengkap atau belum sempurna.

Hal tersebut berbeda dengan dokumen atau persyaratan yang sama sekali tidak ada maupun persyaratan yang secara tegas diwajibkan oleh aturan. Termasuk persoalan pembuktian ijazah pendidikan bakal calon kepala desa juga menjadi perhatian.